Di tengah kondisi ekonomi global yang melambat, perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2019 tumbuh 5,05%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan asumsi APBN 2020 sebesar 5,3%. Prediksi Bank Dunia adalah sebesar 5,1% dan terendah prediksi Moody’s Investor Service sebesar 4,7%. PDB yang didominasi oleh sektor konsumsi tersebut diprediksi mengalami perlambatan potensi konsumsi akibat kenaikan iuran BPJS, pengurangan subsidi energi dan kenaikan cukai rokok. Ditambah dampak investasi asing yang meningkat 8% namun penyerapan tenaga kerja turun 6% serta defisit neraca perdagang selama Januari-November 2019 yang mencapai US$ 3,1 milyar.
Sepanjang Januari-Oktober 2019, ekspor produk manufaktur Indonesia mencapai US$ 105,11 Miliar. Industri makanan dan minuman memberikan kontribusi US$ 21,73 Miliar. Pada 2020 pertumbuhan industri makanan dan minuman ditargetkan melampaui 9%. Hal tersebut didukung oleh peningkatan kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan gula. Namun kondisi tersebut tidak mampu diimbangi dengan peningkatan produksi domestik sehingga membuat neraca gula nasional mengalami defisit. Dalam rangka memenuhi kebutuhan gula domestik serta menstabilkan harga dalam negeri, pemerintah setiap tahun harus impor gula. Selama Januari – Oktober 2019, Indonesia Mengimpor Gula Sebanyak 3,43 Juta Ton Senilai US$ 1,15 Miliar Setara Dengan Rp 16,1 Triliun.
Berdasarkan taksasi akhir gula yang ditetapkan pada 10 Desember 2019, produksi gula kristal putih (GKP) tercatat mencapai 2,22 juta ton dengan luas panen sebesar 411.435 hektare. Adapun, untuk produksi tebu, jumlahnya tercatat berada di angka 27,72 juta ton dengan rata-rata rendemen nasional sebesar 8,25%. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, stok awal tahun 2019 yang tercatat berada di angka 1,13 juta ton. Kebutuhan gula konsumsi mencapai 2,8-2,9 juta ton sehingga terjadi defisit yang perlu dipenuhi dari impor. Sementara untuk gula industri 100% dipenuhi dari olah raw sugar impor atau gula rafinasi impor yang kebutuhannya mencapai 3,6 juta ton per tahun.
Impor yang tinggi tersebut tentunya turut menyumbang defisit neraca perdagangan dan pelemahan ekonomi. Pemerintah RI telah melakukan sejumlah upaya untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi, antara lain mendorong hilirisasi komoditas ekspor dan mengembangkan kawasan destinasi wisata. Di tahun 2018-2019 beberapa aset eks pabrik gula BUMN ditransformasikan menjadi wisata heritage dan rest area, seperti De Tjolomadoe Karanganyar, rest area Banjaratma Brebes dan The Heritage Palace Solo. Selain itu, pemerintah terus memperbaiki iklim investasi yang menjadi harapan pendorong ekonomi 2020.
Bagi PT PG Rajawali I, dilihat dari aspek pasar kondisi tersebut merupakan peluang yang cukup besar untuk meningkatkan pendapatan. Namun, perseroan memiliki faktor pembatas utama yaitu ketersediaan bahan baku yang terbatas. Persaingan memperebutkan bahan baku tebu semakin tinggi dengan munculnya pabrik gula baru, antara lain PT Kebun Tebu Mas di Lamongan dan PT Rejoso Manis Indo di Blitar serta peningkatan kapasitas PG Kebon Agung di Malang. Kondisi persaingan tersebut serta kebijakan pemerintah memaksa perusahaan penerapan Sistem Pembelian Tunai (SPT) menggantikan sistem bagi hasil dimulai tahun 2019 yang memiliki risiko sulitnya mengontrol kualitas tebu karena petani akan cenderung berorientasi kepada bobot tebu dan bukan rendemen.
Hilirisasi, optimalisasi aset, ekspansi dan cost effectiveness dibutuhkan untuk dapat menjaga sustainability perusahaan. Modal dasar PT PG Rajawali I untuk dapat melaksanakan inisiatif strategis tersebut adalah tingkat kesehatan perusahaan serta ketersediaan SDM. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 disebutkan bahwa BUMN wajib menerapkan penilaian Tingkat Kesehatan BUMN kepada Anak Perusahaan BUMN sesuai dengan bidang usaha Anak Perusahaan BUMN yang bersangkutan. Penilaian tingkat kesehatan secara periodik tersebut menjadi semacam medical check-up. Gunanya untuk mengetahui kondisi kesehatan sehingga dapat dilakukan pemeliharaan serta deteksi dini munculnya symptoms penyakit misalnya inefisiensi tata kelola perusahaan.
Berkat ridho Tuhan Yang Maha Esa, tingkat penilaian kesehatan perusahaan terus meningkat sejak 2016 dengan kategori sehat AA. Pada 2016 PT PG Rajawali I mendapat nilai 87,5 (audited). Pada 2017 mendapat nilai 88,0 (audited). Pada 2018 mendapat nilai 91,8 (audited). Lompatan kinerja terlihat pada data prognosa 2019 menunjukan kategori sehat AAA dengan nilai 95,6. Semoga segala yang telah diupayakan oleh insan PT PG Rajawali I bersama mitra kerja, petani/pemasok dan pelanggan untuk membangun perusahaan dapat terus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Satu jiwa raih juara! (RSD-RW1).